Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan APBD Pauh

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan bahwa dana publik yang digunakan secara efektif dan efisien. Salah satu kunci sukses dalam pengelolaan APBD adalah pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan anggaran.

Di Kota Pauh, upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan APBD terus dilakukan. Sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan pengawasan tersebut, Pemerintah Kota Pauh bekerja sama dengan lembaga pengawas keuangan seperti BPK dan BPKP untuk melakukan audit secara berkala terhadap penggunaan dana APBD.

Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pauh, Budi Santoso, “Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan APBD sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik dan memastikan bahwa program-program pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.”

Selain itu, partisipasi masyarakat juga dianggap sebagai kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan APBD. Melalui mekanisme pengawasan partisipatif, masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi penggunaan dana publik dan memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah daerah.

Menurut Dr. Hadi Susilo Arifin, seorang pakar tata kelola pemerintahan dari Universitas Indonesia, “Pengawasan partisipatif dapat menjadi solusi efektif untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD dapat terjamin.”

Dengan adanya kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pengawas keuangan, dan partisipasi masyarakat, diharapkan efektivitas pengawasan pelaksanaan APBD di Kota Pauh dapat terus meningkat. Hal ini akan membawa manfaat besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.