Tinjauan Hasil Audit Daerah Pauh: Temuan dan Rekomendasi
Beberapa waktu yang lalu, hasil audit daerah Pauh telah dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tinjauan ini memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah Pauh. Dalam tinjauan tersebut, terdapat berbagai temuan dan rekomendasi yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
Salah satu temuan yang mencuat dalam tinjauan hasil audit daerah Pauh adalah adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut BPK, terdapat indikasi penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tentu menjadi sorotan serius mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam menjawab temuan tersebut, Bupati Pauh, Ahmad Fauzi, mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. “Kami akan melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan bahwa hal ini tidak terulang di masa mendatang,” ujarnya.
Selain temuan terkait pengelolaan keuangan, tinjauan hasil audit daerah Pauh juga menyoroti masalah pengadaan barang dan jasa. BPK menemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen pengadaan dengan realisasi pengadaan barang dan jasa. Hal ini menimbulkan dugaan adanya praktik korupsi dan penyimpangan dalam proses pengadaan.
Menyikapi hal tersebut, Kepala BPK Perwakilan Pauh, Iwan Susanto, menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami berharap pihak terkait dapat segera melakukan perbaikan dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret untuk mengatasi temuan yang ada, BPK juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah Pauh. Rekomendasi tersebut meliputi perbaikan sistem pengendalian internal, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa.
Dengan adanya tinjauan hasil audit daerah Pauh ini, diharapkan pihak terkait dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat terjaga dengan baik.
Sumber:
1. https://www.bpk.go.id/
2. https://finance.detik.com/