Pengawasan keuangan otonomi khusus Pauh telah menjadi topik hangat dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini tidak terlepas dari pentingnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Bupati Pauh, Ahmad Ridwan, pengawasan keuangan otonomi khusus Pauh harus dilakukan secara ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. “Kami terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, demi kepentingan masyarakat Pauh,” ujarnya.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, pengawasan keuangan otonomi khusus Pauh harus dilakukan secara menyeluruh. “Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat,” katanya.

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Pauh telah melakukan berbagai langkah. Salah satunya adalah dengan memperkuat mekanisme pengawasan keuangan daerah. “Kami terus melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik,” kata Kepala Badan Pengawasan Keuangan Daerah (BPKD) Pauh.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pauh juga aktif melibatkan masyarakat dalam pengawasan keuangan otonomi khusus. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin dengan berbagai pihak terkait. “Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ketua Forum Masyarakat Pauh.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengawasan keuangan otonomi khusus Pauh dapat semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, dana publik dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat Pauh.